Antara Ketidaksiapan Panitia Pemilu (KPU), Calon Legislatif (Caleg) Yang Tidak Bisa Menerima Kekalahan, Atau Masyarakat Indonesia Memang Sudah Terlalu Bodoh…

Pemilu legislatif baru hampir sepekan ditinggalkan, akan tetapi berita di Televisi cukup sering menayangkan kejadian-kejadian yang menggelikan. PDIP menggandeng banyak parpol atau elemen-elemen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja SBY-JK dan bersiap-siap mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap KPU yang dinilai banyak melakukan pelanggaran pada pemilu legislatif episode 2009. Mereka menilai KPU berat sebelah. Selain itu, sepertinya PDIP dan kawan-kawannya mulai merapatkan barisan untuk memenangkan pilpres mendatang. Sementara itu, PD seperti tidak membutuhkan partai lainnya dan lebih memilih menjalin hubungan dengan Golkar. Atau bisa jadi mereka melakukan pendekatan secara diam-diam? Toh SBY melakukan pertemuan dengan JK juga secara diam-diam?

PKS yang dari awal mendukung SBY pun akhirnya mengeluarkan ancaman akan menjadi oposisi jika SBY kembali menggandeng JK. Hanya saja, politik tetap saja politik. Terlalu banyak intrik di dalamnya. Dan nanti pada waktunya akan kelihatan juga.

Menengok kembali ke pemilu legislatif 2009. Ada apa dengan pemilu tersebut?

Di Pamekasan, ada seorang caleg dari PPP yang merasa dicurangi karena pihak penghitung suara tidak melakukan proses penghitungan suara sesuai prosedur. Lalu proses input data di KPU pusat pun terkesan terlalu lamban, bahkan sampai ada pemikiran kalau server KPU dihack, dikuatkan lagi dengan adanya pengakuan dari seorang hacker yang mengatakan telah berhasil masuk ke server KPU dan mengatakan bahwa security yang digunakan oleh KPU pusat masih dalam kategori basic.

Di beberapa daerah bahkan akhirnya harus dilakukan pencontrengan ulang karena adanya beberapa kasus, diantaranya salah dalam pendistribusian surat suara. Ditambah lagi dengan hilangnya hak pemberian suara sekian warga negara dikarenakan mereka tidak tercantum dalam kategori orang-orang yang berhak memberikan suara. Sementara di beberapa tempat terjadi yang sebaliknya, orang yang sudah meninggal atau anak-anak dibawah umur mendapatkan panggilan untuk pencontrengan.

Sedikit melihat kebelakang, masih teringat dengan jelas kader dari PAN melemparkan lembaran puluhan ribu ke para simpatisan partainya. Toh mereka masih bisa ikut pesta demokrasi tanpa adanya sanksi.

Melihat dari itu semua, KPU sebagai penyelenggara hajatan lima tahunan ini jelas terkesan belum siap dalam semua hal. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu legislatif ini bisa diambil sebagai contoh. Atau lambannya proses penghitungan suara. Atau tidak adanya sanksi bagi para pelanggar. Sementara beberapa caleg sepertinya belum siap kalah, belum siap untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Legowo, trimo ing pandum. Sehingga ketika menyadari dirinya kalah – terlepas dari masalah dizalimi atau bukan – mereka lalu melakukan hal-hal konyol. Seharusnya gunakan payung hukum, kumpulkan semua bukti dan ajukan gugatan. Toh negara ini negara hukum. Selain itu, begitu mudahnya caleg atau siapapun menggerakkan massa, menunjukkan kalau masyarakat Indonesia ini masih cukup mudah untuk dihasut dan ditipu. Bahkan terkadang hanya dengan imbalan beberapa ribu rupiah saja sudah bisa untuk diajak sekedar membakar gedung A atau menghujat si A si B dan seterusnya. Mungkin alangkah lebih enaknya kalau ketika kita diajak untuk melakukan itu semua, kita suruh saja orangnya nyebur ke laut. Kan kalau dia merasa dizalimi dan ada bukti-buktinya, dia bisa ke pengadilan. Kalau perlu, kalau memang sudah tidak percaya dengan pengadilan di Indonesia, ajukan saja ke pengadilan internasional, atau… pengadilan akhirat kali yah??

Yuk kita menjadi lebih merdeka lagi…